Tentang PEMILU…. mau tahu….yuuuu dibaca.

 

Pemilu 2014

TENTANG PEMILU :

Pelaksanaan Pemilu Legislatif tingkat Nasional dan Daerah dijadwalkan pada tanggal 9 April 2014. Pemilu Presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, dan, jika ronde kedua harus dilaksanakan, hal tersebut akan diadakan pada bulan September 2014. Pemilu Presiden dan Legislatif dilaksanakan tiap lima tahun.

Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 akan memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Nasional dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

Di Indonesia, terdapat dua Lembaga Legislatif Nasional: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan yang sudah ada yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan jenis baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD sebagai pergerakan menuju bicameralism di Indonesia. Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh; DPD memiliki mandat yang lebih terbatas.

Gabungan kedua lembaga ini disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perwakilan baik dari DPR maupun DPD dipilih untuk jangka waktu lima tahun.

DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil majemuk (multi-member electoral districts) yang memiliki 3 – 10 kursi/daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk Dapil terkait) yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 % berlaku hanya untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Tiap pemilih akan menerima 1 surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan dimana pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian menggunakan paku mencoblos satu lubang pada nama kandidat atau gambar partai politik yang dipilih, atau keduanya (jika mencoblos dua lubang, gambar partai yang dicoblos haruslah partai yang mengusung kandidat yang dicoblos, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut akan dianggap tidak sah).

DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari 4 orang dari masing-masing provinsi (dengan jumlah provinsi 33), yang dipilih melalui sistem mayoritas dengan varian Distrik berwakil banyak (single non-transferable vote, SNTV). Tiap pemilih menerima 1 surat suara untuk pemilihan anggota DPD yang berisi semua calon independen yang mencalonkan diri di Provinsi dimana pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian menggunakan paku mencoblos 1 lubang pada nama kandidat yang dipilih. Empat kandidat yang memperoleh suara terbanyak di tiap Provinsi akan terpilih menjadi anggota DPD.

DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) dipilih di 33 provinsi, masing-masing dengan jumlah 35 – 100 anggota, tergantung populasi penduduk Provinsi yang bersangkutan.

Untuk Pemilu 2014, di tingkat Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 Daerah pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 – 12 kursi (tergantung populasi). 497 DPRD Kabupaten/Kota, yang masing-masing terdiri atas 20 – 50 anggota tergantung populasi penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan, dipilih di tiap kabupaten/kota. Dalam Pemerintahan Daerah, di bawah tingkat Provinsi terdapat 410 Kabupaten (pada umumnya pedesaan) dan 98 Kota (pada umumnya perkotaan), dan 497 dari seluruh Kabupaten/Kota tersebut akan memilih anggota DPRD masing-masing dalam Pemilu 2014. Untuk Pemilu Legislatif 2014, pada tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 Daerah Pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 – 12 kursi.

Para anggota legislatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terpilih untuk menempuh masa jabatan selama 5 tahun, dimulai pada hari yang sama, melalui sistem perwakilan proporsional terbuka yang sama dengan sistem DPR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun tanpa penerapan ambang batas parlementer. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa tiap pemilih di Indonesia akan menerima 4 jenis surat suara yang berbeda pada tanggal 9 April 2014, yakni surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alokasi Kursi DPR: Dalam UU Pemilu Legislatif yang saat ini berlaku (UU 8/2012), proses alokasi kursi telah disederhanakan menjadi 2 tahap saja. Untuk menghitung alokasi kursi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan pertama-tama menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) bagi tiap daerah pemilihan. BPP adalah jumlah suara sah yang diterima dalam sebuah Daerah Pemilihan, dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia bagi daerah pemilihan tersebut. Sebuah partai politik mendapatkan 1 kursi setiap kali jumlah suara yang diperoleh partai tersebut mencapai BPP. Misalnya, jika BPP sebuah Dapil adalah 1500 dan partai A menerima 5000 suara, partai tersebut akan mendapatkan 3 kursi dalam alokasi kursi tahap I. Kemudian, pada tahap II, kursi yang tersisa di daerah pemilihan tersebut dialokasikan bagi partai politik dengan sisa suara terbesar (sisa suara adalah total perolehan suara partai dikurangi suara yang digunakan untuk mendapatkan kursi di penghitungan tahap I). Misalnya: BPP dalam sebuah Dapil dengan 5 kursi yang diperebutkan oleh dua partai adalah 1500; Partai A memperoleh 5000 suara sehingga mendapatkan tiga kursi di tahap I, dan Partai B memperoleh 2500 suara sehingga mendapatkan 1 kursi di tahap I; sisa suara Partai A adalah 500 dan sisa suara partai B adalah 1000; dengan demikian, karena sisa suaranya lebih besar, Partai B mendapatkan satu kursi terakhir di alokasi kursi tahap II ini. Jika ada 2 partai atau lebih yang memiliki sisa suara sejumlah sama besar untuk satu kursi yang tersisa, kursi tersebut akan didapatkan oleh partai politik yang persebaran geografis perolehan suaranya lebih luas. Saat jumlah kursi yang didapatkan oleh partai-partai politik sudah ditentukan, kursi tersebut diisi oleh calon legislatif yang mencalonkan diri atas nama partai terkait di daerah pemilihan yang dimaksud dan berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak. Untuk 77 daerah pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai 3,5 % suara sah tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Partai yang belum mencapai 3,5 % suara sah dalam Pemilu Anggota DPR masih dapat mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kuota Gender: Untuk Pemilu 2014, UU 8/2012 mempertahankan diwajibkannya kuota minimal 30 % calon perempuan untuk daftar calon yang diajukan dan 1 calon perempuan dalam setiap 3 calon secara berurutan dari awal daftar calon. Kedua ketentuan ini sekarang memiliki ancaman sanksi jika gagal dipenuhi partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut akan dicabut haknya sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan dimana kuota tersebut gagal dipenuhi. Dalam proses pendaftaran calon di KPU, semua partai politik peserta pemilu tingkat nasional berhasil memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Daftar calon sementara yang telah disusun berisi 2.434 calon perempuan, atau lebih sedikit dari 37 %, dari total calon sebanyak 6.576 orang. Diharuskannya ada 1 calon perempuan dalam setiap 3 calon secara berurutan dari awal daftar di surat suara tidak menjamin keterwakilan perempuan, karena kursi yang berhasil didapatkan oleh sebuah partai politik akan dialokasikan bagi calon dari partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperdulikan jenis kelamin calon. Jika Partai A memenangkan 3 kursi dan 3 calon Partai A yang memperoleh suara terbanyak semuanya laki-laki, Partai A tidak akan memiliki wakil perempuan di daerah pemilihan tersebut.

Pemilihan Umum Presiden

Presiden adalah pemimpin kekuasaan eksekutif dan dapat dipilih sebanyak-banyaknya 2 kali untuk jangka waktu masing-masing 5 tahun. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 % suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 % kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden diadakan setelah Pemilu legislatif guna memastikan pemenuhan persyaratan di atas dalam mencalonkan diri menjadi Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilu Presiden akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Tanggal pastinya akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam waktu dekat. Jika seorang kandidat tidak mencapai mayoritas absolut pada putaran pertama I, putaran II antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan diselenggarakan pada bulan September 2014.

Partai Politik dan Kandidat

Indonesia menggunakan sistem multi-partai. Menurut catatan Kementrian Hukum dan Hak Azasi, terdapat 73 partai politik yang terdaftar secara sah. UU 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik untuk mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU untuk mengikuti sebuah Pemilu.

Untuk Pemilu 2014, 46 partai politik mendaftarkan diri, namun hanya 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal (hanya boleh bersaing melawan Parpol Nasional di Aceh) yang sukses melewati proses pendaftaran dan mendapatkan tempat di surat suara.

Parpol-peserta-pemilu-2014

Parpol lokal aceh

Calon independen hanya diperbolehkan untuk bersaing untuk 132 kursi DPD dan gubernur, bupati, walikota, dan kepala desa. Partai politik memiliki keterbatasan demokrasi internal dan karenanya, secara umum, calon partai ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai.

Penyelenggara Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) adalah lembaga konstitutional independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15/2011. KPU saat ini terdiri dari 7 anggota (6 laki-laki; 1 perempuan) yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden pada 12 April 2012 untuk jangka waktu lima tahun. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, terpilih untuk masa jabatan lima tahun melalui pemungutan suara tertutup dalam rapat pleno yang pertama kali KPU laksanakan setelah terpilih. Enam anggota lainnya adalah Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro.

Sekretariat KPU, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, merupakan perpanjangan tangan eksekutif dari KPU yang bertanggung jawab untuk administrasi organisasi di tingkat nasional. Sekretaris Jenderal biasanya dicalonkan oleh KPU dan kemudian ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun oleh Presiden. Pada 1 Februari 2013, KPU menunjuk Arif Rahman Hakim sebagai Sekretaris Jenderal yang baru. Sejak tahun 2007, KPU telah mampu merekrut pegawai negeri sipil sebagai staf mereka. Sebelum tahun 2007, sebagian besar stafnya merupakan staf pindahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Struktur KPU dan Sekretariat provinsi mengikuti struktur di tingkat nasional: seluruh provinsi hanya memiliki lima anggota kecuali Aceh, yang memiliki tujuh. KPU memiliki 13.865 staf di 531 kantor di seluruh Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi agar gugatan terkait pemilu ditujukan kepada badan yang tepat dan diselesaikan secara benar; secara umum, pelanggaran bersifat kriminal dirujuk kepada polisi dan pengadilan biasa, dan pelanggaran administrasi kepada KPU. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif memberikan Bawaslu wewenang pemutusan perkara dalam sengketa antara KPU dan peserta Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final terkecuali untuk hal-hal terkait pendaftaran partai politik dan calon legislatif peserta pemilu. Pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil pemilu diajukan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam UU 15/2011 mengatur bahwa Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang setara dan terpisah. Anggota Bawaslu dipilih oleh komite seleksi yang sama dengan komite yang memilih anggota KPU. Terdapat lima anggota tetap Bawaslu di tingkat nasional. Rekan sejawat Bawaslu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi, adalah lembaga yang sekarang sudah bersifat permanen dan beranggotakan tiga orang. Turun dari tingkat provinsi, keanggotaannya bersifat sementara dan terdiri atas tiga anggota di tingkat provinsi, tiga di tingkat kabupaten/kota, tiga di tingkat kecamatan dan satu pengawas lapangan di setiap kelurahan/desa. Badan pengawas semacam ini adalah khas Indonesia.

UU 15/2011 juga menetapkan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah Dewan Etika tingkat Nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu. DKPP ditetapkan 2 bulan setelah sumpah jabatan anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan selama 5 tahun, dan terdiri atas seorang perwakilan KPU, seorang perwakilan Bawaslu, dan 5 pemimpin masyarakat. Saat ini, anggota DKPP adalah H. Jimly Asshiddiqie (Ketua), Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini. DKPP, sebuah jenis lembaga penyelenggara pemilu yang hanya ada di Indonesia, bertugas untuk memastikan bahwa kerja anggota KPU dan Bawaslu memenuhi kode etik bersama dan memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian seorang anggota komisi/badan pengawas. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: