Menyoal Kriminalisasi Golput /GOLTUS dan Hukum Coblos Menurut Ulama Salaf

Nyoblos

Nyoblos tinta

 

nyoblos 1

 

Menyoal Kriminalisasi Golput /GOLTUS dan Hukum Coblos Menurut Ulama Salaf

Fenomenna kriminalisasi Golongan Putih (Golput)jelang Pemilu makin marak. Pro dan kontra menyeruak tentang hal ini. Pokok persoalannya adalah Golput adalah hak , bukan kewajiban!. Bagaimanakah pula dengan GOLTUS (golongan Tusuk semua), Dalam setiap Pemilu AHSi selalu menusuk semua parpol, bukan Golput yang tidak memilih sama sekali

KETENTUAN PIDANA
Pasal 260
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam pasal 308 Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah

‘Golongan Putih’ atau ‘Golput’ adalah suara abstain dipemungutan suara. Mekanisme Abstain atau tidak memilih dikenal secara resmi ataupun secara faktual. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana Indonesia menjadi anggotanya, mengenal hasil Abstain dari setiap voting. Di ASEAN, Abstain seringkali secara faktual berarti tidak setuju pada hasil mufakat.
Dalam hak asasi manusia, abstain ataupun menentukan pilihan dari yang tersedia, merupakan ekspresi partisipasi dalam politik, turut serta dalam kegiatan publik, pilihan hati nurani (Conscience), dan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Perangkat hukumnya terjamin di Indonesia, UUD 1945 pasal 28 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Sementara Pasal 23 UU Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Dalam dokumen resmi PBB hak partisipasi dalam Politik disebutkan bahwa “Negara-negara Pihak menjamin hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/pemikiran apapun tanpa batas…. [Paragraph 11] dan “…..kebebasan komunikasi terkait informasi dan ide mengenai isu-isu publik dan politik antar warga negara termasuk kandidat dan perwakilan yang akan dipilih adalah hal yang sangat penting. Hal ini berarti pers maupun media bebas memberikan komentar terkait isu-isu publik tanpa adanya sensor dan atau pembatasan… [Paragraf 20] –Komentar umum No.34 Pasal 19: Kebebasan berekspresi dan berpendapat –

Oleh karenanya larangan untuk Golput /Goltus dan penganjur-penganjurnya adalah sebuah tindakan anti rule of law. Sebagaimana UU Pemilu menyatakan bahwa yang dilarang adalah tindakan pemaksaan, yang dalam konteks Pemilu, pemaksaan memilih atau tidak memilih. Dalam pasal 308 Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Maka jelas yang dibutuhkan informasinya adalah bentuk pemaksaan atau pengaruh-pengaruh negatif, seperti politik uang alias suap dan jual-beli suara, intimidasi dan teror terhadap simbol-simbol partai politik sebagaimana yang terjadi di Aceh, atau menghalangi berekspresi dan menunjukan pilihannya.

Prinsipnya, pertama, apapun pilihannya, memilih atau tidak memilih alias Golput, Atau pilih semua(Goltus istilahnya AHSI), adalah sah selama dilakukakn atas dasar keyakinan dan menjadi pilihan personal setiap warganegara masing-masing. Kedua, penganjuran adalah sah selama dilakukan dengan cara dan alasan yang tidak melanggar tindak pidana yang merugikan jiwa atau harta benda pihak lain.

Goltus pada dasarnya ada yang sama yaitu mengabaikan hak dengan kesadaran sendiri. Akan tetapi Goltus lebih safe karena gak mungkin di curangi sebagaimana Golput yang bisa saja di curangi dengan cara di “Tusuk” di tempat yang berbeda.(451435,632014.

PRINSIPNYA JANGAN MAKSA ORANG LAIN untuk GOLPUT ATAWA GOLTUS.

Pandangan Ulama Salaf

Lajnah Daaimah yang diketuai {Asy-Al-I’tilaaf wal-Ikhtilaaf : Asasuhu wa Dlawabithuhu oleh Shaalih bin Ghaanim As-Sadlaan hal. 83; Daar Balansiyyah, Cet. Thn. 1417 H, Riyaadl} Syaikh Ibnu Baaz rahimahullahpernah ditanya : “Bolehkah ikut mencoblos dalam Pemilu dan mencalonkan diri padanya dimana negeri kami ini masih berhukum dengan selain hukum Allah ? Setelah memaparkan ketidakbolehan mencalonkan diri dalam rangka turut serta dalam aturan yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan memilih orang yang akan menyukseskan hukum selain hukum Allah; maka Lajnah berkata :
“Kecuali apabila orang yang mencalonkan dirinya itu dari kaum muslimin dan para pemilih berharap dengan masuknya orang itu ke sistem akan bersuara untuk perubahan agar berhukum dengan syari’at Islam, dan menjadikan hal itu sebagai sarana untuk menguasai sistem/aturan (pemerintahan), (maka hal ini diperbolehkan). Dengan ketentuan, orang yang mencalonkan dirinya tersebut setelah terpilih tidak menerima jabatan kecuali jabatan yang tidak berlawanan dengan syari’at Islam”

Dari Telaga Sakinah Cikarang Barat,
AHSI, seorang advokat bukan ustaz

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: